JawaPos Radar | Iklan Jitu

Dinilai Merugikan Bisnis

Tjahjo Sebut Tidak Pernah Melarang Pemda Rapat di Hotel

12 Februari 2019, 12:31:27 WIB
Tjahjo Kumolo
Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan aturan soal larangan pemerintah daerah untuk melakukan rapat di hotel. Hal ini merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendengar aspirasi dari para pengusaha hotel.

"Kami luruskan, bahwa Mendagri tidak pernah membuat aturan larangan rapat di hotel," kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (12/2).

Tjahjo meluruskan, yang terjadi sebenarnya adalah dirinya mengeluarkan pernyataan kepada internal Kemendagri, agar membuat SOP internal dalam menerima konsultasi pemda terkait anggaran. Hal ini sebagai respons atas kasus dugaaan penganiayaan pegawai KPK di Hotel Borobudur, Jakarta.

Saat itu, Pemprov Papua mengundang konsultasi Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri ke Hotel Borobudur malam hari, untuk membahas anggaran daerah tanpa seizin Mendagri.

Tjahjo meminta, rapat konsultasi anggaran antara pemda dengan Kemendagri agar tidak dilakukan malam hari di hotel, melainkan di kantor Kemendagri, agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran.

"Setelah kasus penganiayaan staf KPK karena KPK mendapat laporan ada rapat malam bahas anggaran daerah di hotel, maka kalau rapat anggaran di hotel jangan malam hari. Saat pembahasan anggaran antara Pemda Papua dan Ditjen Keuangan Daerah serta DPRD timbul penafsiran yang diindikasikan macam-macam," ucap Tjahjo.

Tjahjo menyebut, dirinya selalu memegang teguh arahan Presiden Joko Widodo bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga dan pemda, harus dikonsultasikan dengan Presiden dan Wapres.

"Jadi berita Mendagri melarang kegiatan Kemendagri di hotel adalah tidak benar. Demikian intinya," jelasnya.

Sebelumnya, dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Puri Agung Convention Hall Jakarta, Senin (11/1) malam, yang dihadiri Presiden RI Jokowi, Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani mengeluhkan kebijakan Mendagri melarang rapat di hotel. Kebijakan itu dinilai mengancam keberlangsungan usaha dan industri perhotelan di Tanah Air.

Mendengar pernyataan tersebut, Presiden Joko Widodo pun langsung menelepon Mendagri kemudian menekankan kebijakan itu tidak akan ditindaklanjuti.

Saya ingin menjawab apa yang menjadi statement Mendagri dulu, tadi baru saja saya diberi tahu sudah beres, tidak akan ditindaklanjuti," ucap Jokowi menandaskan.

Editor           : Kuswandi
Reporter      : Muhammad Ridwan

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up